Penaindonews.com, Pesawaran, – Belum usai mendapatkan keluhan dari Warga masalah dugaan Fiktifkan Anggaran Dana Desa (DD), oknum Kepala Desa Bagelen Merdi Bakal tersandung masalah baru tentang Program PTSL Tahun 2022, bersama aparatur desa dan Pokmas setempat.
Sejumlah keluhan dari Masyarakat, terkait biaya pembuatan sertipikat yang bervariasi. Dari kisaran Rp 250.000 ribu sampai dengan Rp.500.000 ribu rupiah per sertipikatnya, hingga membuat warga sekitar menjadi bingung dan mengeluh.
Warga sekitar yang ingin namanya dirahasiakan mengatakan, untuk masyarakat desa Baglen per sertipikat di kenakan biyaya Rp. 350.000 rupiah, tapi kalau masyarakat diluar desa bagelen, yang punya tanah disini itu per sertipikat nya dikenakan biyaya Rp.500.000.
“Kami jadi bingung kok untuk pembuatannya bisa variasi inikan satu program, kok dibeda – bedakan,” tutupnya singkat
Ketua Pokmas PTSL Desa Bagelen Elan saat dihubungi media ini melalui telepon selulernya membenarkan, bahwa untuk pembuatan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), benar sebesar RP 350,000.
“Untuk kegunaan pembelian patok, prangko dan oprasional pembuatannya lah pak,”ungkapnya
Dia menambahkan, Untuk masyarakat yang bukan masyarakat bagelen, yang punya tanah di sini itu Rp 500.000 ribu.
“Itu hasil dari kesepakatan Pokmas, Kepala Desa Dan RT,”pungkasnya
Sementara Wakil Ketua bidang fisik PTSL BPN pesawaran Afdan melalui sambungan selulernya mengatakan, kami sudah sosialisasi bersama kejaksaan dan kepolisian. Untuk menjelaskan tentang aturan terkait dengan upah pungut yang di perbolehkan.
“Itu kejaksaan pak yang menjelaskan bukan kewenangan kami untuk menjelaskan tentang pungutan,” kata Afdan
Selanjutnya, kami dari BPN sendiri secara administratif di kantor pertanahan dibebankan di Dipa Santas Pesawaran memang tidak ada biaya.
“Kalau upah pungutnya itu besaran sesuai SKB 3 menteri, tapi yang punya kewenangan menjelaskan dan melegalkan itu pihak kejaksaan untuk biaya pungutan yang di perbolehkan,”jelasnya
Masih kata Afdan, kalau aturan nya SKB 3 menteri untuk lampung besaran nya 200.000 ribu. Sekali lagi kami tidak berhak untuk menjelaskan dan mengomentari biaya pungutan.
“Karna memang dari kemarin kenapa setiap penyuluhan kami membutuhkan pendampingan dari kejaksaan, karna memang kewenangan untuk menjelaskan, itu kejaksaan,” tutupnya.
Diketahui, Saat ini ada 5 Rt dan 2 Kepala Dusun (Kadus) yang mengundurkan diri dari jabatannya di desa tersebut.
Hal itu dikatakan langsung oleh salah satu Rt, belum lama ini.
“Saya merasa sudah tidak cocok lagi dengan kepemimpinan kades, dirinya mengundurkan diri sebagai Rt bersama kelima Rt lainnya.
” Saya tidak menutupi, kalau sama pak kades saya gak benci pak. Cuma gak suka dengan cara pemerintahannya,
” Kalau memerintah kayak seorag pemimpin perusahaan yang membutuhkan untung rugi lo pak, arogan pak.
Selain itu, diri juga mengeluh dengan tidak adanya ketransfaranan dalam Musyawarah Desa (Musdes).
” Ada kejanggalan bila musdes, setiap disuruh ngundang 5 orang tokoh masyarakat, tapi kenapa Rt itu malah tidak boleh kumpul pak,” ulasnya
Kami dari Rt tidak punya pedoman atau patokan rabnya berapa, kami tidak pernah tau. Sudah pernah saya tanyakan ke kaur kesranya, initinya kami tidak pernah ikut Musdes.pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Oknum Kades Bagelen Merdi Mendapatkan Dugaan Fiktipkan anggaran DD Hingga puluhan juta rupiah dari warganya sendiri.
Merdi Kepala Desa Bagelen Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Diduga Fiktipkan Ratusan Juta Rupiah Anggaran Dana Desa (DD), Tahun 2021.
Hal tersebut dikatakan Warga setempat yang tidak mau disebutkan namanya, saat di wawancarai media Ini.
Ia menduga Ada beberapa aitem yang diduga fiktip dari kegiatan Anggaran DD yang menelan angka ratusan juta rupiah, seperti jembatan, pengerasan jalan, dan kegiatan lain.
“Jembatan ini aja Swadaya Masyarakat mas. Waktu dia barusan dilantik, ada yang nyumbang batu, semen, tenaga dan tanah timbunan, orang tiga yang ngasih. Pondasi juga masyarakat yang buat dari hasil iuran, kalau jembatan antara perbatasan dusun 3 dan 4 murni swadaya masyarakat” katanya Senin, (28/03).
Dia menambahkan, salain jembatan ada juga pembangunan gorong – gorong di dusun 5 dekat musium.
“Itu juga dari sini gorong – gorongnya pindah kesana,”tambahnya
Masih kata dia, Untuk pengerasan jalan ditahun 2021 tidak ada sama sekali, itu semuanya orang sini yang nimbun jalan – jalan yang rusak. Ada warga sini yang mampu, dia yang nimbun.
“Habis ratusan mobil itu mas, ada si yang dapet desa, di dusun 5 cuma berapa rit aja itu.
“Belum lagi masalah bengkok, kader cuma dibohongi aja, dibagi duitnya aja enggak. Katanya untuk kader, cuma yang garap sapa saya gak tau, belum lagi yang untuk karang taruna dikasih juga enggak, entah hasilnya kemana kami tidak tau.
Selanjutnya, untuk kegiatan anak karang taruna juga gak pernah ada bantuan, pembangun pos ronda juga gak ada ditahun 2021.
“Cuma ada satu yang di musium itu juga sudah lama, barengan sama jembatan ini,” tutupnya. (Edi wijaya)
