Penaindonews.com, TUBABA– Dua Belas Organisasi Pers di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) Lampung, mengikuti rapat Koordinasi Desiminasi Informasi melalui Media diruang Rapat Utama Bupati Tubaba, Rabu (16/11/2022)
Hadir dalam rapat tersebut, Sekretaris Daerah Novriwan Jaya, Ketua Komisi 1 DPRD Tubaba Yantoni, Asisten 1 Pemkab Tubaba Bayana, Inspektur Perana Putra, Kasi Intel Kajari Tubaba, Humas Polres Tubaba, Koramil Tubaba Tengah dan 12 pimpinan organisasi Pers di Tubaba.
Dalam rapat tersebut, seluruh organisasi Pers menyampaikan aspirasi dengan membentuk forum koordinasi dan komunikasi Pers Tubaba.
Dua belas Pimpinan organisasi tersebut memberikan mandat kepada Ketua PWI Tubaba Dedi Priyon,SH sebagai Koordinator dan selaku Sekretaris Koordinator Mirhan Ketua KWRI Tubaba, dan seluruh organisasi Pers yang hadir menjadi anggota forum koordinasi.
“Forum koordinasi ini sebagai wadah komunikasi organisasi Pers guna membahas berbagai dinamika perkembangan Pers di Tubaba, sehingga pertumbuhan dan perkembangan Pers di Tubaba seimbang tugas, fungsi dan etika insan Pers” Kata Dedi Priyono
Sejumlah gagasan pimpinan organisasi, lanjut Dedi, menggagas usulan kepada pemerintah daerah untuk dibahas bersama DPRD Tubaba.
“Melalui rapat forum koordinasi, telah menggagas dan mengusulkan dan itu juga telah dibuatkan berita acara dan ditandatangani semua pimpinan organisasi Pers yang ada, agar pemerintah daerah dapat memfasilitasi pembiayaan organisasi pers meliputi kegiatan-kegiatan organisasi Pers yang terverifikasi” Kata Dedi
Selain itu kata Ketua PWI Tubaba, Forum Koordinasi juga mengusulkan agar pemerintah daerah menyediakan anggaran untuk melakukan peningkatan kapasitas dan profesionalisme jurnalis, membangun kerjasama dengan Dewan Pers agar melakukan Uji Kompetensi Wartawan di Tubaba.
“Tidak hanyan UKW, pemerintah daerah menyediakan pembiayaan pelaksanaan kegiatan Hari Pers Nasional di Tubaba” Kata Dedi Priyono
Sementara itu ditambahkan Ketua KWRI Tubaba, Mirhan selaku sekretaris forum koordinasi, bahwa melalui forum koordinasi menyampaikan aspirasi insan Pers, agar pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran belanja publikasi media kepada OPD yang memiliki digit belanja iklan.
“Misal Sekretariat DPRD mengangarkan tersendiri, BAPPEDA, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, BPKAD, DPMT, Inspektorat dan OPD lainnya yang berpotensi memiliki regulasi anggaran belanja iklan tersendiri, dapat dianggarkan masing-masing” Kata Mirhan
Lanjut Mirhan, menyikapi besaran anggaran belanja media yang terdapat di Dinas Kominfo Tubaba dari tahun ke tahun termasuk untuk tahun 2023 dengan kisaran 4 Miliar, sedangkan pertumbuhan media yang terdata mencapai 270 media, dinilai tidak mampu mengakomodir kebutuhan masing-masing media yang terdata.
“Kita usulkan kepada Eksekutif dan Lebih Tubaba agar mengakaji dengan baik dan melakukan penambahan anggaran jika memang dianggap perlu menjalin kerjasama. Kewajiban kami dari masing-masing organisasi akan memverifikasi anggota dan medianya, sehingga kerjasama yang dibangun akan disesuaikn dengan kapasitasnya media. Profesional dan proporsional akan diutamakan, kami berharap dapat di prioritaskan ” Kata Mirhan
Lanjut Mirhan, pertumbuhan media di Tubaba begitu cepat dan berdampak pada profesional kerja wartawan, sehingga mengusulkan kepada pemerintah untuk tegas melakukan verifikasi media secara administrasi dan faktual, dengan melibatkan organisasi pers manapun dan pihak ketiga yang memiliki kompetensi di bidangnya.
“Jika usulan yang disampaikan dapat dijalankan oleh pemerintah daerah, kesejahteraan wartawan menjadi perhatian, kami yakin sajian berita berimbang akan menjadi produk jurnalistik yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kode etik jurnalistik.” Pungkasnya
Dua balas organisasi Pers yang hadir antara lain, PWI, IWO, KWRI, AWPI, SPRI, SMSI, JMSI, FWMHTBB, AJOI, FPII, AWASI dan Forjil. (Jay)
