Penaindonews.com, Kabupaten serang, -Sabtu (06/01/2024), Di duga pembangunan rabat beton di desa kubang jaya kecamatan petir, kabupaten serang, kurang memperhatikan kwalitas bahan material yang di gunakan, pasalnya bangunan yang baru saja selesai sudah mengalami retak-retak di beberapa bagian, kuat dugaan pembangunan tersebut tidak sesuai spesifikasi.
Ketika awak media konfirmasi kepada kepala desa , terkait adanya pembangunan rabat beton di kp. Bandung Rt. 02/01 desa kubang jaya kecamatan petir kabupaten Serang, melalui seluler (pesan WhatsApp) , jawaban dari kepala desa akibat cuaca panas dan durinya mengarahkan untuk mempertanyakan hal tersebut kepada TPK, karena menurut pak kepala desa tersebut dirinya tidak mengurusi proyek itu.
Lebih lanjut demi mencari informasi, Awak media mendatangi kantor desa kubang jaya, namun sangat di sayangkan TPK tidak berada di kantor desa, bahkan awak media mencoba kembali untuk mengkonfirmasi TPK setelah berselang waktu dua hari, namun tetap saja TPK tidak dapat di temui, tentu hal ini sangat terkesan ada hal yang di tutupi, sehingga TPK enggan untuk menemui awak media, walau awak media sudah memberikan informasi kepada stap desa agar dapat bertemu dengan pihak TPK.
Untuk di ketahui berdasarkan pantauan di lokasi sangat jelas adanya keretakan di beberapa titik , dan warga sekitar juga mengeluhkan terkait hasil pembangunan jalan Rabat Beton tersebut, karena menurut warga pembangunan tersebut seperti tidak memperhatikan kwalitas sehingga baru saja di bangun sudah retak.
Ketua PPBNI DPAC Tunjung Teja kabupaten serang , Adi Umar, mengharapkan pihak APK dan Dinas terkait agar dapat mengkroscek hasil pembangunan Rabat Beton di desa Kubang Jaya tersebut, sehingga dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran terhadap anggaran negara, karena anggaran tersebut berasal dari pajak masyarakat dan pelaksana merupakan perpanjangan tangan dari dinas. Ungkapnya.
Lebih lanjut di jelaskan Adi Umar, bahwa presiden RI, ir. H. Joko widodo, sudah menghimbau kepada seluruh rakyat indonesia, agar dapat terus memantau realisasi anggaran dan pembangunan, bila mana di temukan pelanggan, masyarakat mempunyai hak untuk menegur dan mengadukan, dan bisa ke presiden langsung. ” imbuh Adi Umar.
Sampai berita ini di turunkan, belum ada jawaban dan penjelasan dari pihak TPK, desa maupun pelaksana pembangunan tersebut, dan awak media akan terus menggali informasi dan akan berkoordinasi dengan dinas terkait.
(Muhammad Saepi)
