Optimalisasi Penerapan sistem pengendalian intern Pemerintah (SPIP) Dalam Pencegahan Korupsi Di Pemerintahan Daerah
Penulis : Mohamad Ali
Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Bina Bangsa, Tahun 2024
e-mail: aldienmohamad19@gmail.com
OPINI
Saat ini kita perlu mengetahui untuk mencapai tujuan upaya Optimalisasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam pencegahan korupsi di Pemerintah Daerah perlu dilakukan upaya-upaya untuk mengoptimalkan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam pencegahan korupsi di Pemerintahan Daerah.
SPIP merupakan kerangka kerja yang penting untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi serta mengurangi risiko korupsi dalam administrasi pemerintahan.
Pengendalian intern berbasis SPIP ini lebih mengutamakan control yang baik sebagai unsur utamanya, pelaksanaan control ini lebih banyak melibatkan pada unsur manusia (human) sebagai pelaku pengendalian sehingga diharapkan dapat memberikan hasil yang optimal dalam pencapaian tujuan suatu organisasi.
Pelaksanaan SPIP dalam suatu organisasi sangat memerlukan dukungan dan komitmen dari semua unsur pihak mulai pimpinan suatu organisasi atau Kepala Perangkat Daerah sampai dengan bawahan atau Pegawai Aparatur Sipil Negara yang ada dalam organisasi perangkat daerah tersebut, saat pelaksanaannya harus dilakukan secara terus menerus dan melekat dalam seluruh kegiatan organisasi yang ada dalam perangkat daerah tersebut.
Pengertian dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atau yang kita kenal dengan sebutan SPIP itu tertuang dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, yaitu “Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.”
Dari pengertian tersebut terus bagaimana tujuan dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah/SPIP tersebut dalam rangka pencegahan korupsi pada Pemerintah Daerah?
” Bisa kita telaah mejadi tujuan dari SPIP tersebut menjadi 7 Unsur utama dalam pembentukan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka pencegahan korupsi pada pemerintah daerah, yaitu :
1. Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi ;
” Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bertujuan untuk memastikan bahwa setiap proses dan kegiatan dalam pemerintahan daerah dapat dipertanggungjawabkan dan dilakukan secara transparan, Ini mencakup pelaporan yang jelas dan sistematis mengenai penggunaan anggaran dan sumber daya lainnya.”
2. Mengurangi Risiko Terjadinya Korupsi ;
” Dengan adanya pengendalian internal yang ketat, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bertujuan untuk meminimalkan peluang terjadinya korupsi. Ini dilakukan melalui penerapan prosedur yang memastikan bahwa setiap transaksi dan keputusan telah melalui pengawasan yang memadai.”
3. Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Keuangan ;
” Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dirancang untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara efisien dan efektif, sehingga mengurangi kemungkinan penyalahgunaan dana dan sumber daya.”
4. Memastikan Kepatuhan Terhadap Peraturan ;
” Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) membantu memastikan bahwa semua kegiatan pemerintah daerah mematuhi peraturan dan kebijakan yang berlaku, baik di tingkat lokal maupun nasional, Kepatuhan ini merupakan salah satu langkah penting dalam mencegah praktik korupsi.”
5. Memperkuat Pengawasan dan Pengendalian;
” Dengan sistem pengawasan yang lebih baik, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) memungkinkan deteksi dini terhadap potensi penyimpangan atau kesalahan. Ini termasuk audit internal yang berkala dan evaluasi risiko yang terus menerus.”
6. Mendorong Budaya Kerja yang Bersih dan Berintegritas ;
” Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berupaya untuk menciptakan budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas dan etika, di mana setiap pegawai pemerintah daerah memahami pentingnya perilaku yang jujur dan transparan.”
7. Meningkatkan Partisipasi Publik :
” Dengan adanya keterbukaan dan akuntabilitas, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi dan memberikan masukan terhadap kinerja pemerintah daerah, sehingga meningkatkan pengawasan eksternal.”
Kemudian bagaimana optimalisasi penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam pencegahan korupsi pada Pemerintah Daerah, ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk menerapkan SPIP secara efektif pada Pemerintah Daerah, yaitu :
1. Pengembangan Kebijakan dan Pedoman ;
Menyusun kebijakan dan pedoman yang jelas tentang pengendalian intern dan pencegahan korupsi. Dokumen ini harus mencakup prinsip-prinsip dasar SPIP, peran dan tanggung jawab setiap unit, serta prosedur pengawasan yang harus dilakukan.
2. Pelatihan dan Pendidikan ;
Melakukan pelatihan dan pendidikan secara berkala bagi seluruh pegawai pemerintah daerah tentang pentingnya SPIP, etika kerja, dan cara-cara mencegah korupsi. Pelatihan ini harus mencakup pemahaman tentang risiko korupsi dan cara mengidentifikasinya.
3. Pemetaan Risiko;
Melakukan pemetaan risiko untuk mengidentifikasi area-area yang rawan korupsi. Ini mencakup analisis proses kerja, titik rawan, dan potensi penyalahgunaan wewenang.
4. Penetapan Prosedur Pengendalian ;
Menetapkan dan menerapkan prosedur pengendalian yang ketat, termasuk pemisahan tugas (segregation of duties), otorisasi dan persetujuan, pengawasan, dan verifikasi. Setiap transaksi harus melalui proses pemeriksaan yang memastikan keabsahan dan kepatuhan terhadap kebijakan.
5. Audit Internal ;
Melakukan audit internal secara berkala untuk menilai efektivitas pengendalian intern dan kepatuhan terhadap kebijakan serta prosedur. Temuan audit harus ditindaklanjuti dengan tindakan korektif yang tepat.
6. Penggunaan Teknologi Informasi ;
Memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi. Sistem informasi yang terintegrasi dapat membantu dalam pemantauan dan pelaporan keuangan, serta mengurangi risiko manipulasi data.
7. Laporan dan Pelaporan ;
Membangun sistem pelaporan yang memungkinkan pegawai dan masyarakat untuk melaporkan dugaan korupsi atau penyalahgunaan wewenang secara anonim dan aman. Sistem ini harus diikuti dengan mekanisme respons yang cepat dan transparan.
8. Penguatan Kepemimpinan
9. Mendorong komitmen dari pimpinan daerah untuk mendukung penerapan SPIP secara penuh ; Kepemimpinan yang kuat dan berintegritas sangat penting dalam menciptakan budaya kerja yang jujur dan transparan.
10. Kolaborasi dan Partisipasi Publik ;
Mengajak partisipasi aktif dari masyarakat dan pihak eksternal, seperti LSM, akademisi, dan media, untuk mengawasi dan memberikan masukan terhadap pelaksanaan SPIP. Kolaborasi ini akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
Dengan optimalisasi penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) diharapkan dapat menjadi alat yang efektif dalam pencegahan korupsi, meningkatkan kepercayaan publik, dan mendukung terciptanya pemerintahan daerah yang lebih baik dan bersih serta dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih bersih, transparan, dan akuntabel.
