Penaindonews.com, Kota Cilegon — Kantor Pertanahan Kota Cilegon menerima kunjungan dari Ombudsman Republik Indonesia pada Rabu, 5 November 2025, dalam rangka pelaksanaan Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2025.
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Ombudsman RI untuk memastikan penyelenggaraan pelayanan publik di seluruh instansi pemerintah berjalan sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan bebas dari maladministrasi.
Dalam kunjungan tersebut, tim Ombudsman melakukan evaluasi dan dialog bersama jajaran Kantor Pertanahan Kota Cilegon. Beberapa aspek yang menjadi fokus penilaian meliputi standar pelayanan, mekanisme pengaduan masyarakat, keterbukaan informasi, dan penerapan inovasi pelayanan digital di lingkungan kerja Kantah Cilegon.
Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon, Osman Affan, S.Sos., M.M., QRMP, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan ini sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan mutu pelayanan publik di bidang pertanahan.
“Kami menyambut baik kegiatan penilaian ini sebagai bentuk evaluasi untuk terus memperkuat tata kelola pelayanan publik. Kantah Cilegon berkomitmen untuk memberikan layanan yang cepat, transparan, dan bebas dari praktik maladministrasi. Harapan kami, melalui penilaian ini masyarakat semakin percaya terhadap kualitas pelayanan yang kami hadirkan,” ujarnya.
Selain melakukan peninjauan dan wawancara, tim Ombudsman juga memberikan masukan konstruktif terhadap upaya peningkatan kualitas pelayanan di masa mendatang. Seluruh jajaran pegawai Kantor Pertanahan Kota Cilegon turut berpartisipasi aktif dalam kegiatan tersebut, menunjukkan kesiapan dan keterbukaan dalam mendukung terwujudnya pelayanan publik yang prima.
Dengan mengusung semangat “Kita Cilegon Melesat” serta nilai-nilai dasar BerAKHLAK, Kantor Pertanahan Kota Cilegon berkomitmen untuk terus berinovasi dan memberikan pelayanan yang profesional, berintegritas, serta berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Kantor Pertanahan Kota Cilegon Terima Kunjungan Ombudsman RI dalam Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2025
