Dugaan Kuat SMKN 1 Banjar Margo Lakukan Ajang Pungli Ini Tanggapan Kacabdin

Penaindonews.com, Tulang Bawang Lampung, – Di duga kuat SMKN 1 Banjar Margo Lakukan pungli, Pasalnya dengan berdalih sumbangan pendidikan , tahun ajaran 2022/2023 melakukan penarikan dengan senilai sekitar Rp. 2.800.000 kepada siswa dan kejadian ini sudah di beritakan sebelumnya oleh media penaindonews.com.

Untuk menindaklanjuti terkait dugaan Pungli ini, awak media penaindonews.com melakukan komfirmasi ke kepala cabang dinas pendidikan (kacabdin) untuk menggali informasi terkait kuat dugaan ajang pungli yang di lakaukan oleh sekolah smkn 1 banjar margo kabupaten tulang bawang. Hari Rabu (07/09/2022)

Joko selaku kacabdin mengatakan apapun istilah terkait pungutan di sekolah tidak dibenarkan atau tidak boleh karena setiap sekolah yang sudah mendapatkan dana bos itu tidak di perbolehkan lagi memungut biyaya di sekolah kecuali itu partisipasi dari wali murid itupun tidak di patok atau di batasi ungkapnya.

Lanjut joko akan saya panggil kepsek nya dan akan saya komfirmasi terkait yang sudah di beritakan oleh media penaindonews.com. tutupnya beliau.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Pasal 21 Ayat 2 menyebutkan, pelaksanaan PPDB pada sekolah yang menerima biaya operasional sekolah tidak boleh memungut biaya.

Dalam peraturan Permendikbud nomor 75 tahun 2016 Pasal 12 huruf (a) menyebut , komite sekolah , baik perseorangan maupun kolektif dilarang menjual buku pelajaran , bahan ajar , perlengkapan bahan ajar , pakaian seragam atau bahan pakaian seragam di sekolah.

Pembatasan pungutan pada lingkungan sekolah karena satuan pendidikan tingkat dasar sudah mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Besar dana BOS peserta didik tingkat SD sebesar Rp 800.000/siswa/tahun, pada tingkat SMP sebesar Rp 1.000.000/siswa/tahun, sedangkan pada tingkat SMA sebesar Rp 1.400.000/siswa/tahun yang disalurkan setiap tiga bulan yakni periode Januari-Maret, April-Juni, Juli-September dan Oktober-Desember.

Ada 13 komponen yang dibiayai oleh dana BOS yakni: pengembangan perpustakaan; kegiatan penerimaan peserta didik baru; pembelajaran dan ekstrakurikuler; ulangan dan ujian; pembelian bahan habis pakai; langganan daya dan jasa; perawatan/rehab dan sanitasi; pembayaran honor bulanan; pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan; membantu siswa miskin; pengelolaan sekolah; pembelian dan perawatan komputer; dan biaya lainnya. Biaya lainnya yang dimaksud misalnya pembelian peralatan UKS dan darurat bencana.

Jadi dapat disimpulkan untuk Sekolah penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan sekolah Negeri dilarang memungut biaya kepada para calon peserta didik baru dalam bentuk apapun, seperti halnya pungutan berupa uang seragam, uang Gedung dan lain sebagainya.

Jangan ada lagi pihak yang memandang siswa sebagai pundi-pundi uang untuk dikeruk. Mereka adalah anak kita, adik kita. Mereka adalah wajah masa depan kita. Kita harus bantu, kita harus fasilitasi jangan malah dijadikan sebagai penghasilan. Biaya pendidikan itu harus memegang prinsip keadilan, jangan memaksa orang tua apalagi siswa dengan embel-embel persyaratan masuk sekolah.

Dan apabila hal ini di temukan fakta yang menyimpang atau melanggar aturan yang berlaku, di harapkan pihak APH (aparatur penegak hukum) dapat melakukan tindakan, Terutama kepada Dinas pendidikan atau instansi terkait dan stekholder yang ada, dapat melakukan pengkajian atas kebijakan yang dilakukan oleh Sekolah SMKN 1 Banjar Margo dan kami berharap kepada Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli). Satgas Saber Pungli yang dibentuk pada 20 Oktober 2016 ketika Presiden Jokowi menandatangani Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

Hukuman pidana bagi pelaku pungli bisa dijerat dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Pidana Korupsi, khususnya Pasal 12 E dengan ancaman hukuman penjara minimal empat tahun dan maksimal 20 tahun. Pelaku pungli juga bisa dijerat dengan Pasal 368 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal sembilan bulan. Pelaku pungli berstatus PNS dengan dijerat dengan Pasal 423 KUHP dengan ancaman maksimal enam tahun penjara.

Media penaindonews.com akan terus menggali informasi terkait masalah dugaan kuat pungli Yang di lakukan oleh oknum di sekolah SMKN 1 Banjar Margo, dan akan terus ditindaklanjuti sampai tuntas agar tidak ada lagi yang namanya pungutan liar (pungli) di sekolah ungkapnya.

Hal berbanding terbalik dengan yang di sampaikan Kacabdin, saat konfirmasi kepsek SMK N1 Banjar margo, Kepsek membenarkan adanya pungutan tersebut dengan dalih akan di gunakan untuk: Bangun pagar, gaji honor guru dan TU, kebersihan, dll. ” Ya intinya untuk keperluan sekolah lah om,” ungkap kepsek melalui pesan Whatsapp.

Namun ada hal yang sedikit mengganjal, seolah kepsek alergi terhadap informasi dari media, pasalnya saat kami kirim ling pemberitaan kepada kepsek, dan beliau memblokir nomor Whatsapp awak media penaindonews.com.

Harapan kami agar pihak apratur penegak hukum agar bisa menindak lanjuti terkait dalam dugaan tindak pidana pungli yang di duga kuat adanya di SMKN 1 Banjar Margo, Sampai berita ini di rilis Tim awak media penaindonews.com, berupaya Terus menggali informasi guna mendapatkan fakta dan kebenaran, agar hal-hal yang di sinyalir berbau fungli tidak terus terjadi.(Jay)