Penaindonews.com. Pesawaran. lampung. Marak nya pemberitaan di media online dari beberapa tahun lalu terkait beberapa dugaan permasalahan di Desa Pekondoh, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran menambah rentetan panjang permasalahan dan diduga ketidak profesional nya pemerintahan di Desa tersebut. Jumat 07 September 2022
Pasal nya dari beberapa Tahun lalu dari dugaan mantan kepala Desa Subhan Wijaya mar’up hingga fiktifkan beberapa item kegiatan Dana Desa ( DD ) Tahun Anggaran 2016 sampai 2018 Awal ( Tahap 1 ) hingga
masyarakat melaporkan ke Aparat Penegak Hukum ( APH ) Pesawaran dari tingkat Inspektorat, Kejaksaan, Polres hingga PMD, bahkan di tembuskan oleh masyarakat ke BPK Lampung, Kejati Lampung bahkan ke Kejaksaan Agung ( KEJAGUNG ) sampai bertahun tanpa kejelasan proses Hukumnya.
Belum lagi di tambah di masa jabatan Kepala Desa yang baru Firli Zani, dari Dugaan pemotongan Bantuan Pangan Non Tunai ( BPNT ), sampai kisruhnya sidak Anggota Dewan Pesawaran Komisi Empat (4 ) yang diduga berisi nada ancaman oleh kepala desa, hingga Dugaan penggunaan ijazah palsu milik orang lain oleh beberapa aparatur pemerintahan Desa Pekondoh, hingga di duga mangkrak dan sia – Sia nya bangunan Hidroponik Desa menambah kesan carut marut nya roda Pemerintahan Desa Pekondoh
Hasil himpunan pewarta Media ini dan sumber menjelaskan,’ bertahun – tahun kami mengawasi pembangunan dalam Realisasi Anggaran Dana Desa ( DD ) di Desa kami, kami juga sudah menjalan kan sesuai amanat undang – undang selaku pungsi kontrol dalam pengawasan pembangunan hingga masyarakat melakukan pelaporan ke Instansi terkait belum juga mendapatkan hasil kerja nyata dari pemerintah Kabupaten Pesawaran
Lanjut nya dalam waktu dekat kami masyarakat Desa Pekondoh akan menggalang dukungan hingga akan mengadakannya demo besar – basaran supaya proses hukum harus di tegak kan supaya demi tercapai nya Bumi Andan Jejama sejahtera dari tangan manusia rakus.
” Ya dalam waktu dekat kami masyarakat Desa Pekondoh akan melakukan aksi demo ke pemerintahan Kabupaten Pesawaran supaya semua proses keterbukaan publik tercapai dan bukan hanya menjadi isapan jempol belaka hingga tidak terjadinya kekisruhan di kalangan masyarakat.”
Harapan kami prosesnya di buka dengan terang menerang supaya tidak adalagi kegaduhan di Desa kami, kalau memang terbukti kami minta di Proses Hukum sesuai undang – undang yang berlaku, tapi kalau memang tak terbukti setidak nya tidak hilang nya kepercayaan masyarakat ke Aparat Penegak Hukum ( APH ) Kabupaten Pesawaran. ( EDI WIJAYA )
Masyarakat Pekondoh Pertanyakan dan Tuntut kinerja Aparatur Penegak Hukum Pesawaran
