Komisi II DPR RI Laksanakan Kunjungan Kerja Spesifik di Banten, Bahas Penguatan Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah

Penaindonews.com, Serang, – 8 Juli 2026 – Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon, Goyandi Dwi Ammar, S.T., M.Tr.A.P., menghadiri Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam rangka pengawasan terhadap Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Negara Provinsi Banten, Kota Serang, Rabu (8/7).

Kunjungan kerja yang dihadiri oleh jajaran pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Banten, serta instansi vertikal ini menjadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan tugas pemerintahan di daerah, termasuk pembahasan berbagai isu strategis di bidang pertanahan, tata ruang, pelayanan publik, serta percepatan pembangunan daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Kantor Pertanahan Kota Cilegon turut mendukung pelaksanaan agenda melalui kehadiran Kepala Kantor sebagai bagian dari jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Provinsi Banten. Kehadiran tersebut mencerminkan komitmen ATR/BPN dalam memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah guna mewujudkan tata kelola pertanahan yang semakin profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon menyampaikan bahwa kunjungan kerja ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan pelaksanaan program strategis nasional di daerah.

“Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ini menjadi wadah yang sangat baik untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan ATR/BPN. Kami di Kantor Pertanahan Kota Cilegon berkomitmen mendukung setiap kebijakan strategis melalui pelayanan pertanahan yang profesional, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat serta mendukung percepatan pembangunan di Kota Cilegon,” ujar Goyandi.

Melalui kegiatan ini diharapkan terjalin koordinasi yang semakin kuat antar pemangku kepentingan sehingga pelaksanaan program-program strategis pemerintah, khususnya di bidang agraria, tata ruang, dan pelayanan publik, dapat berjalan secara optimal demi mendukung pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *